Judul

Pierre Bourdieu speaks out against the new myths of our time - especially those associated with neo-liberalism - and offers a passionate defence of the public interest. The withdrawal of the state from many areas of social life in recent years - housing, health, social services, etc. - has produced growing despair in the most deprived sections of the population; the dismantling of public welfare in the name of private enterprise, flexible markets and global competitiveness is increasing the misery of those who have suffered most.

Artikel jurnal ini menggunakan teori labour process untuk mengisi gap dalam debat gig economy, yaitu perbedaan karakteristik kerja yang khas pada platform digital. Kritis, menarik, dan patut dibaca.

Istilah 'Kelas Menengah' begitu populer belakangan ini. Banyak orang menggunakan istilah itu secara sambil-lalu untuk merujuk pada sesuatu yang bisa jadi maknanya berbeda satu sama lain, tergantung definisi mana yang mau dipakai. Lalu, apa yang bermasalah dari istilah yang begitu populer ini? Apa yang sebenarnya menyesatkan dari istilah 'Kelas Menengah'? Simak obrolan bersama bung Muchtar Habibi, pengajar di Fisipol UGM.

Bekerja untuk mendapatkan upah sudah kita anggap praktik yang lumrah. Bagi yang terlahir di era pasca industrialisasi, skema seperti demikian terasa seperti sudah ada selamanya. Namun, apakah benar demikian? Bagaimana perubahan model-model pekerjaan sepanjang sejarah manusia? Apa saja jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan manusia sepanjang zaman dan bagaimana setiap pekerjaan memiliki posisi di masyarakat? Simak ulasan buku “Work: The Last 1,000 Years” karya Andrea Komlosy selengkapnya di episode JalinReviews kali ini bersama Hilmar Farid.

Materi kajian yang dipresentasikan pada Konferensi I pembentukan SINDIKASI Jawa Timur, 26 Oktober 2024. Diolah menjadi zine/flyer yang dapat disebarluaskan.

Banyak perbincangan tentang pekerja, seringkali lebih banyak membahas hubungan mereka dengan negara beserta pilihan politik yang mereka ambil. Masih jarang yang membahas relasi pekerja dengan majikannya, yang dalam konteks kapitalisme kontemporer, para majikan itu telah mengambil bentuk sebagai kelas kapital. Buku ini menawarkan ‘tinjauan awal’ terhadap relasi kelas pekerja dan kapital di berbagai sektor ekonomi Indonesia. Berbagai ilustrasi relasi kelas pekerja dan kapital pada buku ini sedikit banyak menyingkap bentuk-bentuk pengontrolan kapital dan perlawanan pekerja yang menyertainya. Sebagai suatu ‘tinjauan awal’ terhadap relasi kelas pekerja dan kapital di Indonesia, buku ini diharapkan mampu menyediakan ilham, seberapa pun kecilnya, bagi studi-studi yang lebih menyeluruh di kemudian hari.

Saat kita menyaksikan perluasan hubungan kapitalis ke seluruh dunia, upaya untuk memikirkan ulang pemikiran feminis terhadap karya Karl Marx menjadi sangat penting. Di buku Patriarki dalam Pengupahan, Silvia Federici mempertanyakan mengapa analisis Marx mengenai eksploitasi pekerja cenderung mengabaikan kerja dan perjuangan perempuan dalam bidang reproduksi sosial. Federici dalam buku ini mengkritik pemikiran Marx yang mengabaikan kerja-kerja perempuan di rumah tanggaᅳmencuci, memasak, bersih-bersih, melahirkan anak, kerja perawatan, dan yang lainᅳyang cenderung tidak dibayar, padahal kerja di ranah produksi tak akan berjalan tanpa kerja-kerja reproduksi. Pada konteks ini, buku Patriarki dalam Pengupahan tidak sekadar mengkritisi ketimpangan upah antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja, tetapi juga tentang eksploitasi terhadap perempuan di rumah tangga. Selain itu, Patriarki dalam Pengupahantidak hanya mendefinisikan ulang Marxisme klasik, ini adalah seruan untuk membentuk politik radikal baru yang memasukan kerja-kerja reproduksi perempuan sebagai hal penting dalam perjuangan dan dalam sosialisme.

Dekade awal abad 20 merupakan saat-saat paling menderitakan bagi kaum buruh Indonesia (saat itu Hindia Belanda). Perang Dunia I , yang mengubah peta peta perpolitikan dunia, meletus. Krisis ekonomi terjadi. Harga kebutuhan pangan melonjak tanpa kenaikan upah, PHK masal; adalah serangkaian penyebab berdirinya serikat dan dan timbulnya gerakan-gerakan buruh di Indonesia. SK. Trimurti, yang juga terlibat di tengah riuh gerakan tersebut, mencatat dengan jeli bagaimana gerakan revolusioner ini berjalan beriringan dengan perjuangan kemerdekaan nasional. Membaca buku ini, yang merupakan naskah ceramahnya pada 11 Mei 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, kita akan melihat bagaimana kaum buruh belajar berserikat, membina diri, berpolitik, hingga mendorong terciptanya gagasan untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat darp merdeka.

Di negeri-negeri pinggiran seperti Indonesia, diantara dua kelas utama (1) kapitalis, yakni pemilik modal yang mempekerjakan pekerja, dan (2) pekerja yang cuma punya tenaga yang dipekerjakan pemilik mode, terdapat Petty Commodity Producers (PCP) yang tidak mempekerjakan buruh maupun dipekerjakan sebagai buruh. Lantas, dimanakah posisi anda dalam struktur dan relasi kelas di Indonesia? Simak obrolan bersama bung Muchtar Habibi, pengajar di Fisipol UGM.

Tahun-tahun 1945-1948 bukan hanya menandai puncak dari masa revolusi Indonesia, tetapi juga menjadi masa awal pembentukan hubungan antara kaum buruh dengan negara Indonesia modern yang baru merdeka. Menimba dari banyak ragam sumber sejarah, Jafar Suryomenggolo merekonstruksi dorongan awal kaum buruh dalam membentuk dan memberi orientasi bagi serikat-serikat mereka selama periode genting tersebut.

Pekerja lepas kerap dianggap orang yang merdeka. Alih-alih dijerat rezim jam kerja 9-5, mereka relatif otonom dalam arti bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Sebab, mereka diupah berdasarkan satuan hasil, bukan satuan jam. Mereka dibayar setelah produk—apapun itu—telah selesai dikerjakan. Para pekerja lepas juga kerap disebut sebagai pekerja gig karena karakter upah per hasil ini. Namun telah banyak riset yang menyebutkan bahwa pekerja lepas mengalami kerentanan, bahkan dalam derajat tertentu lebih dalam ketimbang mereka yang bekerja dalam relasi konvensional–buruh tetap, kontrak dan outsourcing. 

Dokumen riset ini merupakan rangkaian kontribusi SINDIKASI dalam melahirkan narasi tanding dalam industri media dan kreatif, khususnya aspek perburuhan.

Buku ini menyajikan pedoman bagi pekerja untuk membuat kontrak kerja dengan hubungan freelance. Dalam menyusun acuan kontrak kerja freelancer, Sindikasi menggandeng LBH Pers.

Buku ini diharapakan bisa menjadi pegangan bagi para pekerja untuk mempersenjatai diri dengan kesadaran dan pengetahuan atas hak-haknya serta cara menghadapi pelanggaran di tengah masifnya praktik jahat penghilangan hak dan eksploitasi pekerja.

Buku ini merupakan panduan dari SINDIKASI untuk memastikan pekerja lepas di industri media ataupun kreatif mendapatkan jaminan sosial sesuai ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang di tengah tantangan yang meningkatkan kerentanan mereka di pasar tenaga kerja.

Didorong dengan naiknya kesadaran atas kondisi kerja yang kurang mengakomodir para pekerja dan juga luputnya serikat kerja di industri kreatif dan media Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi pun hadir untuk mengisi celah tersebut. Terbentuk di tahun 2017, SINDIKASI memusatkan perhatiannya untuk mengadvokasi isu-isu penting yang sering dihadapi oleh para pekerja kognitif dengan program-program yang memberikan perspektif kritis. Kami menemui ketua SINDIKASI, Ellena Ekarahendy untuk membahas hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja, konten yang menertawakan penderitaan, hingga capaian mereka dengan diakuinya kesehatan mental sebagai bagian dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Pandangan umum melihat dualisme ekonomi sebagai penyebab melimpahnya pekerjaan informal di negeri pinggiran. Perspektif itu gagal melihat saling ketergantungan antara sektor formal dan informal dalam kapitalisme global. Meski ekonomi informal berkontribusi penting bagi laju ekonomi formal, tidak semua pelakunya punya sumbangan setara.

Diterbitkan oleh Komite Persiapan SINDIKASI Surabaya yang kemudian menjadi SINDIKASI Jawa Timur